Cara Menjadi Penerjemah Tersumpah

Dipublikasikan oleh admin pada Desember 27, 2022Desember 27, 2022

Cara Menjadi Penerjemah Tersumpah – Sumpah penerjemah tersumpah tahun 2022, yang berlangsung untuk pertama kalinya setelah jeda sepuluh tahun, bertujuan untuk mereformasi profesi penerjemah tersumpah. Sejak zaman kolonial, profesi penerjemah tersumpah (Sworn Translator) diperlukan untuk menjamin legalitas dalam hal ini terjemahan beberapa dokumen selanjutnya diserahkan kepada lembaga Negara atau pemerintah.

Definisi penerjemah tersumpah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberitahuan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah (Permenkumham 29/2016).

Diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2019 mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberitahuan, dan Pemberhentian Penerjemah Resmi (Permenkumham 4/ 2019). Ia adalah seorang atau individu yang berpengalaman dalam bidang penerjemahan yang telah mengucapkan sumpah jabatan menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dicatat dalam daftar kementerian yang bertanggung jawab di bidang kehakiman. dan hak asasi manusia.

Evand Halim, Penerjemah Resmi Senior dan Dosen Penerjemahan Hukum Universitas Atmajaya, mengatakan bahwa penerjemahan suatu dokumen dapat menjadi otentik dan mengikat hanya jika dilakukan oleh penerjemah yang mengucapkan sumpah jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, dia adalah pegawai negeri yang tidak menerima gaji dari negara.

Setidaknya ada 66 jenis dokumen publik yang harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Ketentuan ini juga ditegaskan ketika Direktorat AHU Departemen Hukum dan HAM meluncurkan layanan Apostille pada Juni 2022.

Terjadi Vacum Karena Kekosongan hukum

Publikasi Permenkumham 29/2016 menjadi titik awal pengakuan profesi pemerintah tersumpah oleh pemerintah pusat. Permenkumham pada awalnya hanya mengatur persyaratan calon penerjemah resmi, sedangkan teknis pelaksanaan UKP dan standar kualifikasi diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, Depdiknas dan asosiasi profesi.

Evand menjelaskan, sejak 2011 terjadi kekosongan hukum dalam pelayanan pencalonan dan pengambilan sumpah sehingga tidak ada penerjemah resmi baru. Karena sebelum Permenkumham 29/2016, dasar hukum profesi ini adalah Staatsblad 1859 nomor 69 untuk sumpah penerjemah dan Staatsblad 1894 nomor 16 untuk penerjemah.

Jejak Jauh sebelum Permenkumham 29/2016 Menteri Van Justitie bersumpah hingga Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, sumpah di pengadilan diatur oleh Kementerian Kehakiman dan hanya dapat dilakukan atas permintaan. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 terkait dengan ketentuan pokok peradilan, terjadi perubahan teknis dalam pemberian kewenangan.

Kekuasaan eksekutif dan yudikatif (yudikatif) dipisahkan, mekanisme sumpah yang sebelumnya dibuat oleh pengadilan dialihkan kepada direktur daerah. Teknik ini kemudian digunakan hingga terbitnya Permenkumham 29/2016.

Pengambilan Sumpah Calon Penerjemah

Penerjemah yang dapat diambil sumpah jabatannya adalah yang lulus Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Internasional Indonesia FIB University dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan skor 80-100. Apabila syarat tersebut terpenuhi, Gubernur DKI Jakarta dilantik dan diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Selain DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur juga menggelar pertemuan serupa di Surabaya saat itu. Evand menjelaskan, karena yurisdiksi pemerintah provinsi atau gubernur bersifat sektoral, maka seorang penerjemah tersumpah hanya dapat menjalankan jasanya di wilayahnya sendiri (di mana ia diambil sumpah jabatannya).

Di sisi lain, baik Pemkab maupun Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa kali pemeriksaan. Hasilnya adalah (1) pengangkatan dan sumpah merupakan domain eksekutif  (2) Jakarta dan Surabaya memiliki dasar hukum pengambilan sumpah yang sama yaitu Staatsblad 1859 nomor  69 dan Staatsblad 1894 nomor 16 tentang Penerjemah.

Hasil tersebut membuat pemerintah mulai berbenah. Alhasil, profesi ini berstatus quo. Tidak ada penerjemah resmi baru sejak 2011 hinga dikeluarkannya permenkumham keluar, itu pun hanya mengatur syarat teknis.

Jalan Untuk Menjadi Penerjemah Tersumpah

Menurut Sarah Budiman – penerjemah Indonesia-Inggris yang dilantik tahun ini juga satu-satunya peserta undangan yang lulus sertifikasi  penerjemah tersumpah merupakan profesi wajib di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tidak seperti notaris dan pengacara, yang sama-sama mengucapkan sumpah, pengambil sumpah tidak perlu memiliki pendidikan atau gelar sarjana hukum.

Sarah yang kini bekerja di salah satu firma hukum terbesar di Jakarta ini memulai karirnya sebagai asisten pengajar bahasa Inggris di sebuah lembaga bahasa di Jakarta. Di sana dia bertemu Leonard Kibble, direktur institut bahasa, yang mendorong Sarah untuk mengambil CELTA – program sertifikat yang diakui secara internasional untuk guru bahasa Inggris yang diberikan oleh University of Cambridge.

Sarah kemudian dikenalkan dengan dunia linguistik saat bertemu dengan Uri Tadmor, yang saat itu menjabat sebagai kepala Field Station Jakarta di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Uri mengundang Sarah dan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam beberapa proyek penelitian bahasa, termasuk pinjaman kata, penguasaan bahasa untuk anak-anak, dan bahasa Kalimantan yang hampir punah. Sejak saat itu Sarah merasa memiliki “mainan baru” dan menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang dapat ditemukan di lapangan.

Pengalamannya berlanjut ketika mantan direktur Galeri Foto Jurnalistik Antara, Oscar Motuloh, memberi kesempatan kepada Sarah untuk menerjemahkan berbagai publikasi teks foto, buku sejarah bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan dan artikel jurnalistik ke dalam fotografi. buku seni Sarah mencatat bahwa ada banyak jenis terjemahan dan masing-masing memerlukan sentuhan yang berbeda dari penerjemah.

Untuk mengasah kemampuannya dalam menerjemahkan teks hukum, Sarah memberanikan diri untuk magang di Hukumonline. Ahadi Bayu Tejo dan Robert Sidauruk memberi kesempatan kepada Sarah untuk menjadi penerjemah di Hukumonline. Sarah ingat bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendapat kesempatan untuk menerjemahkan dokumen hukum dan itu adalah pengalaman berharga yang memungkinkan Sarah untuk mempraktikkan pengetahuan yang dia peroleh dari Evand. “Setelah keluar dari Hukumonline, saya bekerja di firma hukum. Saya tidak banyak menerjemahkan di sini, tetapi saya memiliki banyak kesempatan untuk membaca dan mengenal istilah-istilah hukum baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tanpa saya ketahui, ternyata ini juga syarat saya lulus ujian sertifikasi,” kata Sarah. “Awalnya saya enggan mengikuti ujian karena belum banyak menerjemahkan naskah hukum sejak Hukumonline. Peserta hanya diperbolehkan membawa kamus fisik dan catatan ujian dan tidak diperbolehkan menggunakan perangkat elektronik atau internet , panik!”

Haru dan Andika menyemangati Sarah untuk mengikuti ujian. “Andika berkata: ‘Kamu tidak akan rugi!’ Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup.

Berikut, merupakan penggalan cerita dan perjalanan menjadi seorang penerjemah tersumpah. Semoga artikel di atas bermanfaat bagi Anda semua yang mau menjadi seorang penerjemah tersumpah yang professional. Dan jika Anda ingin menerjemahkan Dokumen penting atau dokumen tentang sekolah bisa langsung hubungi E-mail perusahaan kami : jimspenerjemah@gmail.com atau Whatsapp Ke : 0816-649-691 telepon (021) 3971 1333